Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan Komite Aksi Jaminan Sosial (KJAS) terkait Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Atas putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan, RUU BPJS yang kini tengah dibahas di DPR segera disahkan. Selain itu, majelis juga meminta pemerintah segera membentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Majelis hakim juga memerintahkan para tergugat melakukan penyesuaian terhadap BPJS. Penyesuain tersebut terutama terhadap PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri dan PT Taspen untuk dikelola oleh badan hukum wali amanat dan dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia.

Sementara itu, puluhan buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menggelar mimbar rakyat di alun-alun Kota Cimahi, Jumat (15/7). Mereka mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU BPJS. Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi Masrokhan yang juga hadir dalam mimbar tersebut menyatakan dukungannya agar pemerintah segera mengesahkan RUU BPJS tersebut (pikiran-rakyat.com, 15/7).

Jika dicermati, UU SJSN tersebut sebenarnya justru mengatur tentang asuransi sosial yang akan dikelola oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). Karena itu berbeda dengan Komite Aksi Jaminan Sosial (KJAS) yang menuntut segera ditetapkannya UU BJPS, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui pernyataan persnya justru menuntut pencabutan terhadap UU SJSN tersebut. Karena menurutnya, ada dua fakta penting dalam UU SJSN yang membahayakan masyakarat jika UU ini diterapkan, yaitu:

Pertama, UU ini secara fundamental telah mengubah kewajiban negara dalam memberikan jaminan sosial menjadi kewajiban rakyat, serta mengubah jaminan sosial menjadi asuransi sosial. Padahal makna ‘jaminan sosial’ jelas berbeda sama sekali dengan ‘asuransi sosial’. Jaminan sosial adalah kewajiban Pemerintah dan merupakan hak rakyat, sedangkan dalam asuransi sosial, rakyat sebagai peserta harus membayar premi sendiri. Itu artinya rakyat harus melindungi dirinya sendiri. Pada jaminan sosial, pelayanan kesehatan diberikan sebagai hak dengan tidak membedakan usia dan penyakit yang diderita, sedangkan pada asuransi sosial peserta yang ikut dibatasi baik dari segi usia, profesi maupun penyakit yang diderita.  Kedua, UU ini juga telah memposisikan hak sosial rakyat berubah menjadi komoditas bisnis. Bahkan dengan sengaja telah membuat aturan untuk mengeksploitasi rakyatnya sendiri demi keuntungan pengelola asuransi. Artinya, apabila hak sosial rakyat didekati sebagai komoditi bisnis, maka posisi rakyat yang sentral substansial direduksi menjadi marjinal residual. Sementara kepentingan bisnis justru ditempatkan menjadi yang sentral substansial. Ini tentu sangat berbahaya karena berarti negara telah mempertaruhkan nasib jutaan rakyatnya kepada kuasa pasar, dimana dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini pasar mengemban semangat kerakusan yang predatorik yang dikendalikan oleh kekuatan kapitalis global yang bakal merongrong hak sosial rakyat melalui badan-badan usaha asuransi. Hal ini sudah terbukti di mana-mana, termasuk di Indonesia di mana institusi bisnis asuransi multi nasional saat ini tengah mengincar peluang bisnis besar di Indonesia yang dibukakan antara lain oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, Pasal 5 dan Pasal 17. Ini merupakan bukti nyata dari pengaruh neoliberalisme yang memang sekarang sedang melanda Indonesia.

Mewujudkan Sistem yang Mensejahterakan

Negara-negara kapitalisme dunia seperti Eropa dan AS telah menerapkan jaminan sosial melalui mekanisme asuransi. Menurut ideologi kapitalisme, kalau seluruh rakyat telah mengikuti asuransi maka berarti kondisi sosial mereka (kesehatan, pendidikan, hari tua, dan sebagainya) telah memperoleh jaminan dari negara.  Konsep ini tentu saja merugikan rakyat karena sumber pembiayaannya berasal dari mobilisasi dana rakyat sendiri sedangkan negara tidak ikut campur dalam membiayai jaminan sosial tersebut. Pada sisi lain, negara telah membebankan pajak pada rakyat dan sumber daya alamnya dikuras, sehingga rakyat menanggung beban yang sangat berat.

Sistem rusak yang bersumber dari kapitalisme inilah sebenarnya yang menjadi landasan bagi UU SJSN di atas. Perlu dicatat bahwa UU SJSN dan BPJS menganut sistem kepesertaan wajib. Artinya, setiap rakyat wajib menjadi peserta jaminan sosial. Sehingga buruh,  petani, nelayan dan kelompok miskin lainnya wajib menjadi peserta SJSN yang harus membayar jaminan sosialnya kepada BPJS. Misalnya untuk buruh, pengusaha wajib memungut dari gaji buruh tersebut untuk dibayarkan kepada BPJS. Karenanya, secara logis semestinya seluruh elemen masyarakat menolak dan menuntut pencabutan terhadap UU SJSN ini, karena UU ini telah ‘melegalkan’ bagi negara untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Artinya, rakyat akan bertanggung jawab sendiri terhadap kesejahteraannya melalui mekanisme asuransi. Lantas apa peran dan fungsi negara bagi rakyat kalau UU ini jadi diterapkan?

Konsep jaminan sosial dalam sistem kapitalisme di atas berbeda secara diametral dengan konsep jaminan sosial dalam sistem Islam. Menurut pandangan Islam, negara yakni Khilafah Islamiyah wajib menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan (Muslim dan Non-Muslim), disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka. Politik ekonomi yang dijalankan oleh Khilafah lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individual, bukan secara kolektif. Karena itu, politik ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan sebuah negara semata, tetapi juga menjamin setiap orang untuk menikmati peningkatan taraf hidupnya.

Disamping itu, kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya dinilai berdasarkan ukuran material saja, namun juga dinilai dengan ukuran non-material, seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Sehingga masyarakat masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhi dua keadaan tersebut, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya, serta terjaga dan terlidunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia.

Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya merupakan hasil sistem ekonomi semata, melainkan juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem sosial. Allah Swt telah menjadikan agama Islam ini sebagai agama yang sempurna. Karenanya, perjuangan untuk menegakkan syariah secara kaffah dalam naungan Khilafah Islamiyah harus dapat pula dibaca sebagai perjuangan mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi masyarakat. Wallaahua’alam.[]

Sumber: Hizbut Tahrir Indonesia

Yang mengatakan “himpunan dari benda-benda yang terbatas adalah terbatas, diciptakan dan ada sang pencipta” ataukah yang mengatakan “himpunan dari benda-benda yang terbatas adalah tidak terbatas, tidak diciptakan dan tidak butuh sang pencipta” ?

Setiap event olahraga terbesar sejagad, Olimpiade berlangsung, kita pasti mendengar rangkaian kata dalam judul tulisan ini. Sebuah motto yang memacu para atlit berlomba-lomba mencetak prestasi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Motto yang membuat mereka setia berlatih bertahun-tahun dibawah asuhan pelatih, hidup di dalam karantina dan terjun ke banyak kejuaraan sebagai persiapan untuk ‘hanya’ mendapatkan sekeping emas (baca: mengukir prestasi). Lebih dari itu, terdorong oleh apa yang didapat setelah merebut medali, ambil contoh menjadi bintang iklan atau sedikitnya mendapatkan sponsor, membuat para atlit jauh lebih bersemangat dalam mempersiapkan kemenangannya. Karenanya, menjadi lebih cepat, lebih jauh dan lebih tinggi adalah tujuan antara, yang apabila teraih akan menjadi syarat perlu bagi tujuan berikutnya.

Tak hanya para atlit, setiap manusia pasti memiliki banyak tujuan dalam hidupnya. Disusunnya banyak tujuan tersebut menjadi rangkaian tujuan dan diupayakannya mencapai sebuah tujuan dan kemudian beralih kepada tujuan yang lain. Pun seorang mahasiswa. Menjadi mahasiswa adalah (mungkin) sebuah tujuan dan lulus dengan indeks prestasi tinggi adalah tujuan berikutnya. Setelah itu bekerja dengan gaji besar menjadi tujuan yang lebih jauh.

Di sisi lain, tuntutan untuk berhasil dan ‘memaksa’ seseorang masuk ke dalam lingkungan yang penuh rutinitas dan tekanan sangat berpengaruh terhadap bagaimana mencapai sebuah tujuan. Ada di antara manusia yang begitu hati-hati dalam mencapai tujuannya karena keyakinannya bahwa dirinya bertanggung jawab baik sekarang maupun di masa depan atas tindakannya dalam mencapai tujuan dan ada pula manusia yang ‘hanya’ berpikiran keberhasilan tanpa peduli akan pertanggungjawaban. Dan tak sedikit di antara manusia, termasuk atlit profesional, salah menetapkan tujuan.

Menengok kehidupan kampus, khususnya mahasiswa, sebuah tujuan kuliah mereka adalah menimba ilmu dengan kriteria keberhasilan indeks prestasi. Beragam mahasiswa bisa ditemui jika dilihat dari masalah menimba ilmu dan indeks prestasi. Ada mahasiswa yang benar-benar menimba ilmu dan menyadari bahwa indeks prestasi adalah satu ekses saja, namun ada pula (mungkin lebih banyak, ya?) yang menjadikan indeks prestasi sebagai tujuan dan tak peduli ilmu terkuasai atau tidak. Dalam kelompok kedua, yang tampak (diakui ataupun tidak) adalah fenomena tindakan yang tidak bertanggung jawab. Konsekuensi ‘mahasiswa harus belajar’ tidak terjadi dan belajar yang bisa mengambil bentuk tugas, quiz atau evaluasi dikeluhkan. Jalan pintas (baca: nyontek, copy-paste tugas kuliah dan lainnya) dipandang sebagai solusi. Dampaknya, fenomena tak-dikuasainya ilmu oleh mahasiswa menjadi terasa ketika mahasiswa harus face-to-face dengan dosen baik dalam presentasi dan diskusi tugas, juga ketika sidang tugas akhir.

Di sisi ini kita patut bertanya, seperti inikah moralitas mahasiswa? Salah siapa?

Mungkinkah tuntutan keluarga atau ‘intimidasi’ penalty cost kalau masa studi melewati batas waktu atau tuntutan syarat kerja IPK harus tinggi menjadikan mahasiswa mengambil jalan pintas? Jika itu semua membuat takut, bukankah bentuk interaksi dosen-mahasiswa, seperti mekanisme dan bentuk ujian, seharusnya bisa memberi arah bagi mahasiswa dan membentuk mahasiswa tak hanya intelektualitasnya namun moralitasnya jua?

Itu di lingkup kampus dalam lingkaran proses pendidikan. Bagaimana di luar lingkup kampus?

Tak dipungkiri, pelaku korupsi tidak sedikit yang pernah bertitel sebagai mahasiswa, bahkan yang berstatus panutan mahasiswa di kampus (baca: para dosen). Di sini, mahasiswa kehilangan panutan.

Selain salah dalam menetapkan tujuan di lingkup kampus, tak sedikit mahasiswa sebagaimana manusia lainnya bisa salah menetapkan kriteria keberhasilan dalam hidupnya. Apa sebab? Tengoklah wajah peradaban kita saat ini. Citra kecantikan adalah mereka yang langsing, berpostur tinggi, hidung yang mancung, bibir yang tebal. Citra ketampanan adalah berdada bidang dan perut serta lengan berotot. Takaran keberhasilan adalah semata uang dan lengkapnya fasilitas hidup. Di sini, mahasiswa  juga manusia yang lain mengalami mis-orientasi hidup. Hakikatnya, mereka tergulung oleh peradaban saat ini.

Ada di antara mahasiswa yang tak-tergulung oleh wajah peradaban itu. Mereka perhatian dan ber-empati terhadap elemen-elemen masyarakat yang menjadi korban peradaban saat ini. Ada yang karena terpinggirkan dan ada yang benar-benar ber-empati. Mereka ini bolehlah dikatakan memiliki moralitas. Namun, tak cukup gerakan dalam lingkup ini hanya gerakan moral. Tak cukup menyuarakan penderitaan, meski itu patut diacungi jempol.

Lebih dari itu, gerakan mahasiswa haruslah juga memberikan solusi, meski sebuah konsep. Konsep yang terus diperjuangkan. Itulah ideologi. Dan yang dibutuhkan saat ini adalah mahasiswa yang ideologis, berkonsep dalam perjuangannya dan berjuang untuk konsepnya.

Ah, jauh-jauh mahasiswa ideologis … moralitas mahasiswa kita saja amburadul. Kini, kita baru memiliki mahasiswa berumur yang setiap hari duduk manis di kelas, ‘kerjasama’ dalam tugas dan ‘berupaya menyelamatkan diri’ ketika ujian … bukan mahasiswa yang dewasa, yang siap dengan tanggung jawab atas tindakannya … sekarang dan nanti.

Jika komentar saya pesimis begini, salah siapa?

Apakah setelah itu Roberto Baggio berhenti menjadi pemain sepakbola? Tidak! Apakah lelaki itu kehilangan penghasilan dari sepakbola? Juga tidak… Lantas, apa yang saya peroleh dari memaki? Apa juga yang diperoleh oleh para penggila bola Italia? Saya dan mereka tidak memperoleh apa-apa.

Ya, Insan SuksesMulia… para pemain tidak kehilangan penghasilan dan bahkan terus memperoleh penghasilan. Sementara para penonton tidak memperoleh satu rupiahpun bahkan harus terus membayar tiap kali menyaksikan pertandingan.

Begitupula dalam kehidupan sehari-hari, bila kita sibuk menjadi komentator dan penonton kita tidak akan memperoleh apa-apa. Bila Anda ingin memperoleh sesuatu, Anda harus menjadi pemain, Anda harus menjadi pelaku, Anda harus action sendiri dan tak boleh diwakilkan. Tatkala Anda diberi target oleh pimpinan, Anda berusaha dengan keras untuk meraih target itu. Anda mencari cara dan upaya agar target itu tercapai itulah pemain, itulah pelaku.

Namun bila Anda sibuk mengomentari target dari pimpinan, misalnya, “Targetnya ketinggian bos, tidak realistis bos, nanti kalau tercapai tahun depan target kita dinaikkin lebih besar lagi dari kantor pusat.” Bukan hanya itu, Anda juga malah sibuk mempengaruhi angota tim yang lain agar pimpinan mengubah targetnya. Nah, bila Anda mengambil sikap seperti ini Anda adalah penonton. Anda tidak akan dapat apa-apa, bahkan mungkin Anda akan kehilangan posisi dan pekerjaan Anda.

Insan SuksesMulia… berhentilah jadi penonton, jadilah pemain dalam kehidupan karena pemainlah yang penghasilannya terus meningkat, dikenal oleh banyak orang dan mendapat penghargaan serta piala. Ayo jadilah pemain!

Salam SuksesMulia! Bila dirasa manfaat silahkan tulisan ini dishare ke para sahabat Anda.

Sumber: Jamil Az Zaini

Latar Belakang Pembahasan

Fenomena tampilnya aliran-aliran sesat (sempalan dari Islam) di Indonesia melahirkan pro-kontra seputar kebebasan memilih kepercayaan. Pihak yang mendukung keberlangsungan berbagai aliran sesat tersebut, selain menyebut-nyebut hak asasi manusia, juga membuat pernyataan-pernyataan bernuansa pluralisme. Seorang tokoh negeri ini menolak pelarangan Ahmadiyah dengan menyatakan, “Ini bukan negara Islam. Ini adalah negara nasional. Yang berlaku ukuran-ukuran nasional bukan ukuran-ukuran Islam.”

Muncul pula isu multikulturalisme dimana salah satu hasil penelitian yang diumumkan oleh Badan Litbang Departemen Agama pada 11 Desember 2007 berjudul “Pemahaman Nilai-Nilai Multikultural Para Da’i.” Namun, sejatinya multikulturalisme tak lain adalah pluralisme itu sendiri, karena di bagian pengantar laporan hasil penelitian itu disebutkan bahwa konflik antar-pemeluk agama diakibatkan oleh “ … adanya pemahaman keberagamaan masyarakat yang masih eksklusif. Pemahaman ini dapat membentuk pribadi yang antipati terhadap pemeluk agama lain. Pribadi yang selalu merasa hanya agama dan alirannya saja yang paling benar sedangkan agama dan aliran lainnya adalah salah dan dianggap sesat.”

Kemudian, Gatra 23 Januari 2008 pada tajuk “Jembatan Ayat Keras dan Lunak” memberitakan kelulusan Doktoral Abd Moqsith (aktivis Jaringan Islam Liberal) dengan disertasi “Perspektif Al-Quran tentang Pluralitas Umat Beragama” yang dibimbing oleh Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A (Dirjen Bimas Islam dan guru besar ilmu tafsir di UIN Jakarta) dan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Jakarta). Salah satu tujuan penyusunan disertasi tersebut adalah “menyusun tafsir ayat-ayat Al-Quran yang lebih relevan dengan konteks zaman yang semakin plural dari sudut agama, terutama mengontekstualisasikan ayat-ayat Al-Quran yang secara literal-skripturalistik berseberangan dengan semangat toleransi dan penghargaan terhadap umat agama lain.” Dilihat dari tujuan tersebut, nuansa pluralisme sangatlah kental.

Sebagaimana haq dan batil yang bertarung sejak Adam ‘alayhissalam masih di surga dan tak akan pernah usai pertarungannya hingga hari kiamat, maka tulisan ini mencoba mengangkat lagi isu pluralisme, baik dari aspek definisi, alasan kelahirannya dan sikap Islam terhadap pluralisme tersebut. Tulisan ini akan berfokus pada pluralisme agama (religious pluralism).

Definisi Pluralisme Agama

Dalam Wikipedia, The Free Encyclopedia (1 Februari 2008) pada entry Religious Pluralism dituliskan: Religious pluralism (rel. comparative religion) is a loosely defined term concerning peaceful relations between different religions, and is also used in a number of related ways: Religious Pluralism may describe the worldview that one’s religion is not the sole and exclusive source of truth, and thus recognizes that some level of truth and value exists in at least some other religions. (Pluralisme agama secara mudah adalah istilah bagi hubungan-hubungan damai antara beragam agama atau pluralisme agama menggambarkan pandangan bahwa agama seseorang bukanlah satu-satunya dan secara eksklusif menjadi sumber kebenaran, dan karenanya pluralisme agama meyakini bahwa kebenaran itu tersebar di agama-agama yang lain.)

Dr. Anis Malik Thoha, dalam makalah “Menengarai Implikasi Faham Pluralisme Agama” menjelaskan bahwa Professor John Hick, seorang teolog dan filosof Kristen Kontemporer, memberikan definisi pluralisme agama sebagai berikut: Pluralism is the view that the great world faiths embody different perceptions and conceptions of, and correspondingly different responses to, the Real or the Ultimate from within the major variant cultural ways of being human; and that within each of them the transformation of human existence from self-centredness to Reality centredness is manifestly taking place – and taking place, so far as human observation can tell, to much the same extent (John Hick dalam Problems of Religious Pluralism).

Pluralisme, menurut John Hick, adalah pandangan bahwa agama-agama besar memiliki persepsi dan konsepsi tentang, dan secara bertepatan merupakan respon yang beragam terhadap Sang Wujud atau Sang Paripurna dari dalam pranata kultural manusia yang bervariasi; dan bahwa transformasi wujud manusia dari pemusatan-diri menuju pemusatan-Hakikat terjadi secara nyata hingga pada batas yang sama.

Dalam bukunya Tren Pluralisme Agama, Dr. Anis Malik Thoha menuliskan, dengan kata lain Hick ingin menegaskan bahwa semua agama sejatinya merupakan tampilan-tampilan dari realitas yang satu. Semua tradisi atau agama yang ada di dunia ini adalah sama validnya, karena pada hakekatnya semuanya itu tidak lain hanyalah merupakan bentuk-bentuk respons manusia yang berbeda terhadap sebuah realitas transenden yang satu dan sama, dan dengan demikian, semuanya merupakan “authentic manifestations of the Real.” Ringkasnya, semua agama secara relatif adalah sama, dan tak ada satu pun agama yang berhak mengklaim diri “uniqueness of truth and salvation” (sebagai satu-satunya kebenaran atau satu-satunya jalan menuju keselamatan).

Pemahaman John Hick ini dibangun dengan makna agama dalam perspektif sekular dan positivisme yang mengingkari perkara-perkara yang gaib dengan alasan tidak terbukti secara empiris. Karenanya, tidak mengherankan “agama”, menurut mereka, merupakan respon manusia atau “religious experience” (pengalaman keagamaan / pengalaman spiritual) dan tidak mengakui adanya wahyu agama dari Tuhan. Sehingga menurut John Hick, Sang Wujud itu tunggal, tetapi manusia memiliki persepsi bermacam-macam tentang Sang Wujud tersebut, seperti Islam menyebut Sang Wujud dengan Allah, Yahudi dengan Yahweh, Nasharani dengan trinitasnya dan lainnya.

Alasan Kemunculan dan Konsekuensi Pluralisme Agama

Beberapa faktor munculnya pluralisme agama adalah sebagai berikut:

Faktor pertama, keyakinan konsep ketuhanannya adalah paling benar. Jika kita bandingkan dengan agama-agama langit, Yahudi, Nashrani dan Islam, maka kita temukan konsep tentang tuhan yang berbeda-beda. Yahudi memiliki konsep yang begitu rasis, sehingga Yahweh adalah tuhan “khos” bagi mereka. Nashrani memiliki keyakinan tuhan yang berinkarnasi (menitis) dalam bentuk manusia. Islam berkeyakinan Allah adalah tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh makhluk. Apalagi jika ditambah dengan berbagai agama lainnya, konsep ketuhanan ini semakin banyak ragamnya.

Faktor kedua, keyakinan bahwa agamanyalah yang menjadi jalan keselamatan. Tidak hanya agama langit, Yahudi, Nashrani dan Islam, agama-agama dunia pun meyakini jalan keselamatan ada pada agama mereka.

Faktor ketiga, keyakinan bahwa mereka adalah umat pilihan. Penganut Yahudi merasa dirinya sebagai orang-orang yang mendapat anugerah untuk mengelola dunia. Kaum Nashrani juga memiliki keyakinan serupa. Kaum Muslim juga tidak berbeda, bahkan al Quran memberikan justifikasi bahwa mereka (kaum Muslim) adalah umat pilihan, meski tidak bisa dilupakan, bahwa al Quran menjelaskan syarat-syarat umat pilihan tersebut.
Berdasarkan ketiga faktor ini, para penggagas pluralisme melihat konflik yang terjadi seringkali dilandasi oleh keyakinan-keyakinan internal agama itu sendiri. Sehingga persepsi tentang ketuhanan, jalan keselamatan dan umat pilihan harus didefinisikan ulang, sehingga agama tidak lagi berwajah eksklusif.

Faktor keempat, pergeseran cara pandang kajian terhadap agama. Dalam kajian agama yang seharusnya berpijak pada keyakinan, kajian ilmiah moderen memposisikan agama sebagai obyek kajian yang sama sebagaimana ilmu pengetahuan pada umumnya, yaitu berpijak pada keraguan. Cara pandang kajian ilmiah terhadap agama yang dipenuhi keraguan bisa jadi sangat “klop” bagi agama selain Islam, namun tidak untuk Islam.

Faktor kelima, kepentingan ideologis dari kapitalisme untuk melanggengkan dominasinya di dunia. Selain isu-isu demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan serta perdamaian dunia, pluralisme agama adalah sebuah gagasan yang terus disuarakan oleh kapitalisme global yang digalang Amerika Serikat untuk menghalang kebangkitan Islam.

Karena itu, jika ditinjau dari aspek sejarah, khususnya sejarah Yahudi dan Nashrani, maka faktor pertama hingga keempat boleh diakui sebagai alasan awal munculnya pluralisme agama. Namun, faktor kelima, hegemoni kapitalisme adalah alasan dominan bagi maraknya isu pluralisme agama saat ini.

Memang, pluralisme agama tidak bisa dilepaskan dengan isu globalisasi, yang tentu saja tidak bisa kita maknai sekedar ekonomi dunia tanpa batas. Globalisasi merupakan upaya penganut kapitalisme mengglobalkan nilai-nilai kapitalisme, termasuk didalamnya gagasan agama baru yang bernama pluralisme agama. Karena itu, jika kita menerima pluralisme agama berarti kita harus siap menerima kapitalisme itu sendiri.

Konsekuensi gagasan pluralisme agama yang pertama adalah penghapusan identitas-identitas agama yang sudah ada sebelum pluralisme agama dari kehidupan umum. Dalam kasus Islam, misalnya, Barat berupaya mendesain Islam yang kebarat-baratan, yaitu nilai-nilai Islam yang tidak selaras dengan nilai Barat harus dimodifikasi. Ambil contoh tentang jihad yang secara syar’iy bermakna perang fisik untuk menghilangkan penghalang dakwah “dikebiri” sebatas upaya sungguh-sungguh. Pemakaian hijab oleh muslimah dalam kehidupan umum dihalangi demi “menjaga wilayah publik yang sekular dari intervensi agama.” Bahkan, pasca peristiwa 911, sekolah-sekolah Islam di Amerika Serikat dan Kanada harus menghapuskan kurikulum yang berbau anti-semit (anti Yahudi) dan eksklusif. Fenomena ini kemudian disebut oleh John L. Esposito sebagai Americanization (dalam bukunya Muslims on the Americanization Path?).

Ini berarti, sebagaimana persepsi Barat terhadap agama, pluralisme agama menegaskan “wilayah peran” bagi agama-agama yang sudah ada yaitu pada wilayah privat hubungan individu dengan tuhannya belaka. Sedangkan wilayah lain dalam kehidupan manusia harus tunduk pada pluralisme agama. Ringkasnya, pluralisme agama menegaskan adanya sekulerisme.

Konsekuensi berikutnya dari pluralisme agama adalah keseragaman yang muncul akibat hilangnya identitas-identitas agama dalam kehidupan umum. Sebuah contoh adalah ungkapan “kalimatun sawa” yang secara “sembrono” dan parsial diambil oleh Nurcholish Madjid dan kemudian ditempelkan bagi Pancasila. “Dari perspektif Islam, Pancasila dianggap sebagai “kalimah sawa” (common ground) antara faksi-faksi atau kelompok-kelompok agama yang diperintahkan oleh Allah untuk menggalinya dan mendakwahkannya. Allah telah memerintahkan hal ini kepada NabiNya dalam Al Quran (surah Ali Imran: 64) yang artinya “Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan (kalimah sawa’) antara kami dan kamu.” (dalam Islamic Roots of Modern Pluralism, Studia Islamika April-Juni 1994). Kiranya dengan isu kebersamaan dan ketentraman kehidupan berbangsa, wacana asas tunggal kembali digulirkan. Semangat pengakuan keragaman ternyata berakhir pada keseragaman itu sendiri.

Konsekuensi lain pluralisme agama adalah munculnya agama-agama baru yang meramu dari berbagai agama yang ada. Dalam istilah lain beragama secara prasmanan (ala carte). Seseorang bisa meracik sendiri menunya dalam beragama, selama tetap berada dalam batas yang diakui oleh pluralisme agama, yaitu kebebasan manusia yang lain.
Humanisme menjadi kunci bagi berkembangnya pluralisme agama, terutama dalam kemunculan berbagai agama baru tersebut. Humanisme menempatkan manusia sebagai standar bagi segala sesuatu. Karena itu, ketika bergabung humanisme, definisi agama sebagai pengalaman relijius manusia dan relativitas kebenaran agama (semua agam valid), maka bermunculan manusia-manusia dengan kebebasannya meramu sendiri agama yang dia yakini. Sehingga fenomena seperti Ahmadiyah, Jamaah Salamullah kemudian Al Qiyadah Al Islamiyyah wajar saja muncul pada masa seperti ini. Dan wajar pula, banyak orang, khususnya pendukung pluralisme agama, menolak pelarangan terhadap berbagai aliran tersebut, meski itu berarti penodaan terhadap Islam.

Adakah Pengakuan Islam akan Pluralisme Agama?

Islam mengakui keberadaan agama-agama lain dan itu merupakan pengakuan Islam terhadap pluralitas (keragaman) dalam kehidupan. Namun, pengakuan Islam terhadap keberadaan agama-agama tersebut bukan berarti pengakuan Islam terhadap kevalidan ajarannya. Ini ditunjukkan dalam banyak ayat al Quran.

Seseorang tidak akan dipaksa untuk memeluk Islam, tetapi Islam tetap menjelaskan bahwa jalan Islam adalah petunjuk dan berbeda dengan jalan lain yang merupakan kesesatan.

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (TQS al Baqoroh: 256)

Islam mengakui adanya kitab-kitab sebelum al Quran dan mengakui pula adanya syariat-syariat agama-agama samawi sebelumnya. Namun, Islam meyakini bahwa al Quran menjadi standar bagi kitab-kitab samawi sebelumnya.

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu (TQS al Maidah: 48)

Ketika terjadi perselisihan antara Islam dengan para Ahli Kitab, al Quran memerintahkan agar mengembalikan perselisihan tersebut kepada agama yang lurus yang tidak ada perbedaan antara agama-agama samawi, yaitu kepada aspek ketauhidan.

Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah”. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”. (TQS Ali Imran: 64)

Al Quran menegaskan bahwa Islamlah agama yang diriloi Allah sebagaimana dijelaskan dalam ayat ke-19 surat Ali Imran. Selain itu, al Quran menjelaskan bahwa setelah datangnya Islam, tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan Islam.

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (TQS al Maidah: 3)

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (TQS Ali Imran: 85)

Jelas dan gamblang bahwa Islam mengakui pluralitas agama dan menolak pluralisme agama.

Namun, penjelasan-penjelasan dalam berbagai ayat al Quran seringkali diambil secara parsial dan sembarangan untuk “pembenaran” pendapat para pengusung pluralisme agama. Karena itu, baik disadari maupun tidak, para pengusung pluralisme agama telah menjadikan pluralisme agama itu sendiri sebagai agama baru. Dimana ciri sebuah agama adalah klaim kebenaran bahwa pluralisme agamalah yang benar, eksklusivitas pluralisme agama dengan menyingkirkan agama-agama dan menyentuh semua aspek kehidupan dengan mengakui beragam peribadatan dan menyeragamkan kehidupan umum.

Inilah yang terjadi, ketika kaum Muslim kehilangan Khilafah Islamiyyah, yaitu kepemimpinan yang menerapkan Islam, melindungi akidah Islam mereka dan menjaga kemuliaan Islam dari penodaan.

Penerbit: Pustaka Al-Kautsar

Pengarang: Prof. Dr. Raghib As Sirjani

Xviii + 862 Halaman

Isi Buku (dalam satu jilid):

Buku 1:

1. Peradaban Islam di antara peradaban silam
2. Peran umat Islam dari sisi hak, kebebasan,keluarga masyarakat, kaum muslimin,dan hubungan antar negara
3. Asal keilmuan
4. Peran umat Islam dalam sains
5. Peran dari sisi akidah, pemikiran ,sastra

Buku 2: Kelembagaan dan sistem pemerintahan dalam peradaban Islam

1. Kekhalifahan dan pemerintahan
2. Kementrian
3. Diwan-diwan
4. Lembaga peradilan
5. Lembaga kesehatan
6. Tempat menginap dan hotel
7. Panorama keindahan peradaban Islam: seni bangunan, seni hiasan, kaligrafi, alat dan kerajinan tangan, inovasi ilmiah, lingkungan, keindahan penampilan manusia (pakaian, rumah, jalan, kota), akhlaq, nama-gelar-judul-alamat, Cordova sebagai contoh.
8. Pengaruh peradaban Islam terhadap Eropa: sisi yang dipengaruhi, kesaksian Barat terhadap peran peradaban Islam

Harga: Rp. 170.000,- + ongkos kirim

Tertarik? Pemesanan: Singgih Saptadi

Dalam sejarah sistem demokrasi Amerika Serikat, empat presidennya (Abraham Lincoln, James Abram Garfield, William McKinley, dan John F Kennedy) semuanya tewas terbunuh. Sejarah demokrasi AS juga mengalami perang saudara antara pihak Utara (Union) dengan Selatan (konfederasi). Lebih dari 500 ribu orang terbunuh dalam perang ini. Meskipun demikian, pengusung demokrasi tidak pernah menyalahkan sistem demokrasi karena adanya pembunuhan terhadap presidennya atau perang saudara tersebut.

Karena Khalifah bisa menyimpang, di dalam Islam mengoreksi Khalifah bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban. Hal ini karena Khalifah bukanlah sumber kedaulatan hukum seperti dalam sistem monarki. Khalifah adalah manusia biasa yang mungkin saja keliru. Dalam hadisnya Rasulullah saw. menyebut aktivitas mengoreksi penguasa lalim sebagai afdhal al-jihad (jihad paling utama) dan siapa pun yang meninggal karena mengoreksi pemimpin zalim sebagai sayyid asy-syuhada’ (pemuka para syuhada’)

Sekali lagi, kita harus membedakan sistem Khilafah dengan pelaksanannya dalam sejarah. Adanya penyimpangan dalam pelaksanaan sistem Khilafah tidaklah menggugurkan kewajiban menegakkan Khilafah. Sama seperti adanya orang yang keliru melaksanakan shalat bukan berarti menggugurkan kewajiban shalat. Kewajiban menegakkan Khilafah dan mengangkat kholifah tetaplah wajib adalah berdasarkan al-Quran, as-Sunnah dan Ijmak Sahabat.

Namun, dari sejarah kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap pelanggaran atau penyimpangan dari hukum syariah, meskipun di era Khilafah, akan membawa masalah. Apalagi kalau kita tidak melaksanakannya sama sekali seperti sekarang ini. Kita menegaskan pula, Khilafah yang akan kita tegakkan adalah Khilafah yang berdasarkanmanhaj Kenabian (‘ala minhaj an-Nubuwwah), bukan yang menyimpang. Kita tentu saja bertekad, tidak mengulangi penyimpangan-penyimpangan yang pernah dilakukan oleh Khalifah dalam sejarah Kekhilafahan masa lalu.

Mengangkat sebagian sejarah Khilafah yang gelap, tetapi menutup-nutupi sejarah panjang kejayaan Khilafah adalah cara pandang yang tidak obyektif dan juga ahistoris. Apalagi menyatakan sistem Khilafah membelenggu pemikiran umat tanpa disertai bukti-bukti. Bukankah justru dalam sistem Khilafah banyak bermunculan para ulama dan cendekiawan Muslim terkemuka dengan karyanya yang gemilang—seperti para Imam Madzhab terkemuka, al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan banyak lagi lainnya?

Imam Syafii, misalnya, menurut al-Marwazi, karyanya mencapai 113 kitab tentang tafsir, fikih, adab dan lain-lain. Yaqut al-Hamawi mengatakan jumlahnya mencapai 174 kitab yang judul-judulnya disebutkan oleh Ibnu an-Nadim dalam Al-Fahrasat. Yang paling terkenal di antara kitab-kitabnya adalah Al-Umm, yang terdiri dari 4 jilid berisi 128 masalah dan Ar-Risalah al-Jadidah.

Adapun Imam Ahmad bin Hanbal menyusun kitabnya yang terkenal, Al-Musnad. Beliau juga menyusun kitab tentang tafsir, an-nasikh wa al-mansukh, tarikh, dll. Imam Ahmad juga menyusun kitab Al-Manasik ash-Shagir dan al-Kabir, kitab Ash-Shalah, kitab As-Sunnah, kitab Al-Wara‘ wa al-Iman, kitab al-‘Ilal wa ar-Rijal, kitab Al-Asyribah, satu juz tentang Ushul as-Sittah, Fadha’il ash-Shahabah, dll.

Cendekiawan Muslim lainnya di era Khilafah bukan hanya fakih di bidang agama, tetapi juga menghasilkan kaya ilmu sains yang diakui dunia. Karya mereka diakui memberikan sumbangan pada era renaisaince Eropa. Menurut Sir Thomas Arnold, tanpa peran Arab (Muslim)—tentu di era Kekhilafahan Islam, ed.—peradaban modern Eropa bisa jadi tidak bangkit sama sekali. “It is highly probable that, but for the Arabs (Muslims), modern European civilization would never have arisen at all.” (Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume, The Legacy of Islam, 1997).

Di bidang kedokteran terdapat Ibnu Sina. Dalam Encylopedia Britannica ditulis tentang karya Ibnu Sina ini: The Canon of Medicine (Al-Qanun fi ath-Thibb) adalah buku yang paling terkenal dalam sejarah kedokteran baik di Timur dan Barat. Buku ini digunakan Sekolah Medis di Timur dan Barat selama 500 tahun. Menurut Toby E Huff, The Canon of Medicine adalah buku pertama yang mengurai obat-obatan berdasarkan pengujian, uji coba obat eksperimental klinis, uji coba terkontrol secara acak, tes efikasi, analisis faktor risiko, dan gagasan tentang sindrom dalam diagnosis penyakit tertentu (Huff, Toby, The Rise of Early Modern Science: Islam, China, and the West, Cambridge University Press, 2003).

Di bidang fisika terdapat Al-Kindi (abad IX M). Karya pakar fisika ini tentang fenomena optik diterjemahkan ke Bahasa Latin yang memberikan pengaruh besar Roger Bacon. Pakar fisika yang lain adalah Ibnu Haytam (965-1039 M). Di Barat dikenal dengan Alhazen. Ia adalah pakar di bidang optik dan pencahayaan. Sebanyak 200 judul buku tentang optic dan pencahayaan dinisbatkan kepada beliau. Teorinya lebih dulu 5 abad sebelum teori yang sama dikeluarkan Torricelli. George Sarton (1927) dalam bukunya, Introduction To The History of Science, Volume I: From Homer To Omar Khayyam, memberi gelar Ibnu Haytam dengan Fisikawan Terbesar Abad Pertengahan.

Selain itu, perpustakaan zaman Kehilafah amatlah mengagumkan. Perpustakaan Khalifah al-Hakim di Kairo, misalnya, menyediakan 1,6 juta volume buku. Mengenai hal ini, Bloom and Blair menyatakan, “Rata-rata tingkat kemampuan literasi (kemampuan melek huruf, membaca, dan menulis) Dunia Islam di abad pertengahan lebih tinggi daripada Byzantium dan Eropa. Karya tulis ditemukan di setiap tempat dalam peradaban ini.” (Islam: A Thousand Years of Faith and Power).

Keemasan Khilafah ditulis secara jujur oleh sejarahwan dunia seperti Will Durant dalamStory of Civilization. “Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya dan meratakan kesejahteraan selama berabad-abad dalam luasan wilayah yang belum pernah tercatatkan lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka.”

Pertanyaannya, bagaimana mungkin karya-karya cemerlang ini lahir dari sistem Khilafah yang dituduhkan jumud atau terbelakang? Namun yang paling penting, kewajiban menegakkan Khilafah bukan didasarkan pada kemaslahatan yang bisa kita raih itu. Kewajiban menegakkan Khilafah adalah kewajiban syariah yang berdasarkan akidah Islam. Kewajiban Khilafah merupakan perkara ma’lum[un] min ad-din bi asdh-dharurah. Demikianlah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, “Mereka (para imam mazhab) telah bersepakat mengenai kewajiban mengangkat khalifah (menegakkan Khilafah).”

Tidak ada manusia yang berhasil tanpa peran orang lain. Saya sangat percaya dengan pernyataan, “Bila Anda ingin mengubah rencana menjadi kekuatan, Anda harus membuat orang lain bekerjasama dengan Anda.” Salah satu cara agar Anda bisa bekerjasama dan dapat dukungan dari orang lain secara intensif adalah Anda membentuk kelompok Mastermind.

Matermind terbentuk dari individu-individu yang mempunyai agenda yang sama, perasaan dan komitmen yang kuat terhadap misi dan sasaran yang sama.  Selain itu, mastermind juga berarti sekelompok orang yang masing-masing menyumbangkan yang terbaik sesuai dengan kemampuan, keahlian dan latar belakang  mereka sehingga dihasilkan ide-ide yang brilian untuk kemajuan bersama. Istilah mastermind dipopulerkan oleh Napoleon Hill [penulis buku "Law of Success"].

Filosofi kelompok mastermind ini sederhana: Tidak mungkin ada individu yang mengenggam kekuatan besar tanpa memanfaatkan kepintaran orang lain.  Kekuatan dalam jumlah besar hanya dapat terkumpul melalui upaya terkoordinasi dari lebih satu otak (kepala).  Otak manusia dapat diibaratkan sebuah baterai listrik, gabungan beberapa baterai akan menghasilkan lebih banyak energi daripada sebuah baterai.  Sekelompok otak yang terkoordinasi dalam semangat keharmonisan akan menghasilkan lebih banyak energi pikiran.  Dan hal itu terjadi apabila Anda berinteraksi secara intensif dengan orang lain dalam sebuah kelompok, itulah kelompok mastermind.

Henry Ford memulai karier bisnisnya dalam hambatan kemiskinan, kebutaaksaraan dan ketidaktahuan.  Tetapi dalam kurun waktu 10 tahun Ford berhasil mengalahkan ketiga hambatan itu. Dan dalam 25 tahun dia sudah menjadikan dirinya salah satu orang terkaya di Amerika. Kenapa dia berhasil? Itu terjadi setelah dia berinterkasi intensif dalam sebuah kelompok mastermind bersama dengan Thomas Alfa Edison, Harvey Firestone, John Burroughs dan Luther Burbank. Hasilnya? Bukan hanya Ford yang hebat, anggota yang lainpun menjadi orang-orang hebat.

Bagaimana Anda memilih Anggota mastermind: Pertama, orang itu memiliki keinginan untuk tumbuh dan berkembang serta siap Action.  Kedua, orang itu kemampuan bekerja dengan orang lain dalam semangat kebersamaan, tidak egois.  Ketiga, memiliki mental untuk mensukseskan orang lain.  Orang yang pintar bicara dan selalu ingin dominan bicara dibandingkan dengan yang lain saran saya jangan dipilih menjadi anggota mastermind. Di kelompok mastermind semua sama, tidak boleh ada yang dominan.

Apa yang dilakukan dalam kelompok mastermind? Mereka harus melakukan pertemuan berkala sesuai dengan waktu yang disepakti.  Di dalam pertemuan itu membahas problem dan kemajuan masing-masing orang serta apa yang bisa dioptimalkan.  Oleh karena itu saran saya, profesi anggota kelompok mastermind itu berbeda.  Atau bila profesinya sama, target market dan model bisnisnya berbeda.

Ayo, segera buat kelompok mastermind dan rasakan percepatan yang Anda dapatkan!

Salam SuksesMulia!